Pustakawan Guru

*Artikel disampaikan pada Seminar Nasional Peran Pustakawan Guru Dalam Mendukung Gerakan Literasi Sekolah di Abad 2, Bandung, 2 Maret 2017

Memenuhi permintaan panitia seminar, diharapkan paparan ini dapat menjelaskan: definisi pustakawan Guru; tips ringkas pemberdayaan perpustakaan; pendidikan pemustaka; dan kolaborasi Guru dan pustakawan dalam menopang Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Namun sebelum masuk pada materi bahasan sesuai permintaan, perlu saya sampaikan “catatan kecil” menyangkut tiga istilah yang dipakai dalam seminar ini. Ketiga istilah itu adalah “Literasi”; “Pustakawan Guru”; dan “Pemustaka”.

Pertama, kata atau istilah “literasi” dapat dipastikan adalah serapan dari kata dalam bahasa Inggris literacy. Sepertinya, lawan kata dari literacy yaitu illiteracy lebih dahulu dikenal oleh masyarakat di Indonesia, yang kemudian diterjemahkan dengan “buta huruf”. Maka literacy juga dikenal dengan istilah “melek-huruf”, meski istilah yang lebih formal “keberaksaraan”. Menurut logika pembentukan istilah dalam Bahasa Indonesia, jika bertolak dari kata “melek-huruf”, seharusnya literacy diterjemahkan menjadi ”kemelekhurufan”. Ternyata istilah ini tidak digunakan oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, istilah itu tidak laku di pasar.

Saat pustakawan Indonesia memulai mengenalkan dan memasyarakatkan konsep information literacy, disadari perlunya menerjemahkan istilah tersebut. Pada awal 2007 saya diundang untuk menyampaikan pemikiran saya tentang information literacy. Karena konsep itu masih merupakan hal baru di Indonesia waktu itu, maka sengaja saya sampaikan hal yang benar-benar mendasar dari makna istilah itu. Mencoba menerjemahkan mengikuti kaidah Bahasa Indonesia formal. Pemikiran itu saya sampaikan pada suatu seminar yang memakai istilah “melek-informasi” pada judul seminarnya.   

Pada seminar itu saya mengusulkan penggunaan istilah “keberinformasian” untuk terjemahan dari information literacy yang analogi dengan “keberaksaraan” (Sudarsono, 2007). Ada sejawat pustakawan waktu itu mengusulkan istilah “keberaksaraan informasi”. Istilah ini menurut saya redundant. Kelompok ketiga adalah kelompok mayoritas pustakawan Indonesia yang memilih menyerap kata information literacy menjadi “literasi informasi”. Pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana mereka menerjemahkan information literate? Ternyata dalam dokumen resmi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) istilah yang digunakan memang kata “literat”. Pada kenyataannya dua kata yaitu “literasi” dan “literat” belum ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam bahasa Inggris sendiri makna kata literacy kini sudah tidak hanya terkait dengan aksara dan bilangan. Pengertian menjadi lebih luas dengan munculnya istilah computer literacy, technology literacy, dan berbagai literacy lainnya. Dengan perkembangan makna kata literacy tersebut, menurut saya kata itu lebih sesuai jika dipadankan dengan “kecerdasan”. Sehingga information literacy menjadi “kecerdasan berinformasi”. Computer literacy menjadi “kecerdasan berkomputer”. Setujukah jika “literasi sekolah” menjadi “kecerdasan bersekolah”?

Kedua, tentang istilah “Pustakawan Guru”. Sebelum istilah ini muncul, para pustakawan lebih banyak menggunakan istilah Pustakawan Sekolah. Dengan adanya kemudahan para Guru yang masih kekurangan jam mengajar menjadi kepala perpustakaan sekolah maka muncul istilah Guru Pustakawan. Di kalangan pustakawan ada yang mempertahankan istilah Pustakawan Sekolah, namun ada juga yang berusaha meluruskan terjemahan yang benar dari teacher librarian menjadi Pustakawan Guru. Munculnya istilah teacher librarian  di Amerika Serikat terjadi karena “tuntutan keadaan” bahwa harus ada kolaborasi antara Guru dan Pustakawan Sekolah. Uraian tentang Pustakawan Guru akan disampaikan selanjutnya.

Ketiga, mengenai istilah “pemustaka”. Istilah ini resmi muncul dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2007 (UU 43, 2007) tentang Perpustakaan. Dalam pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU), pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta ada istilah khusus untuk pihak yang dilayani oleh perpustakaan. Biasanya kalangan perpustakaan memakai istilah “pengguna” atau “pemakai” perpustakaan. Pihak DPR kurang nyaman dengan dua istilah itu yang menurut mereka seperti “pengguna” atau “pemakai” narkoba. Mungkin pendekatan politik yang diapakai dan bukan pendekatan keilmuan bahasa. Istilah “pemustaka” muncul dalam seri sidang pembahasan RUU. Meski ada pihak dari lembaga bahasa hadir dan memberikan penjelasan kebahasaan, namun karena suara terbanyak akhirnya disetujui istilah “pemustaka”. Kata pemustaka tidak jelas kaidah kebahasaannya!

Tulisan ini tidak akan memperpanjang debat  tiga istilah di atas. Namun ada pesan yang perlu kita sadari bahwa sebaiknya kita harus berhati-hati dalam menerjemahkan istilah dari bahasa asing atau membuat istilah dalam bahasa Indonesia. Janganlah bahasa Indonesia dalam lingkup “ilmu perpustakaan” menjadi “bahasa pasar”. Kenyataan “liarnya” bahasa kita ditulis oleh P. Ari Subagyo dalam Harian Kompas, Hari Senin, 24 Oktober 2016 dengan judul: Liarnya Bahasa Indonesia. Di akhir opini, Ari mengharapkan bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima tidak menjadi kamus bahasa pasar. Demikian juga hendaknya kepustakawanan Indonesia tidak menjadi kepustakawanan yang seadanya saja.

Untuk tidak menjadi seadanya saja, diperlukan referensi pada situasi Perpustakaan Sekolah di negara yang lebih maju, bagaimana perkembangannya telah terjadi. Bukan berarti kita harus mengekor apa yang dikerjakan negara maju, namun kita perlu melihat “lingkungan strategis” dalam semesta perpustakaan sekolah dan perkembangannya. Dari referensi ini dapat dibuat “rencana strategis” dalam kondisi nyata kita di Indonesia. Lingkungan strategis dalam hal ini menyangkut  perkembangan Perpustakaan Sekolah di negara maju. Sedang kondisi nyata di Indonesia adalah GLS yang sudah dicanangkan.

Saya menyampaikan perkembangan perpustakaan sekolah dinegara maju tersebut dengan istilah “transformasi perpustakaan sekolah” (Sudarsono, 2012). Berarti sudah lima tahun lalu. Maka dalam uraian berikut saya hanya “mengutip” pokok terpenting dari yang pernah saya sampaikan. Pokok terpenting itu dapat dipakai sebagai tonggak penanda di manakah kita kini berada. Tentu harus dilengkapi juga dengan apa yang terjadi pada kurun 2012-2017 ini.

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Perpustakaan Sekolah telah mengalami tiga perubahan mendasar. Perubahan ini memang tidak terjadi di Indonesia, namun lebih pada dunia Perpustakaan Sekolah pada umumnya di negara maju. Semula, Perpustakaan Sekolah dimaksudkan sebagai tempat penyimpanan buku yang digunakan sebagai tambahan bacaan bagi siswa. Di sisi lain terdapat unit penyimpan semua alat peraga yang digunakan Guru dalam memberikan pelajaran. Koleksi alat peraga ini kebanyakan dalam format audiovisual yang biasanya dikelola sendiri oleh para Guru.

Pada akhir Perang Dunia II, para tokoh dari dua bidang tersebut bertemu menghasilkan suatu konsep sistem pendukung pendidikan yang menyatukan pengelolaan Perpustakaan Sekolah dengan unit Pengelola Audiovisual. Konsep pengelolaan bersama inilah yang melahirkan unit yang dikenal dengan School Library Media Center (LMC). Inilah transformasi pertama dari Perpustakaan Sekolah. Tujuannya agar pemanfaatan dua jenis koleksi tersebut menjadi lebih efektif bagi pendidikan dan pengajaran. Fungsi Pustakawan Sekolah dengan sendirinya bertambah dengan fungsi pendidikan. Muncul terminologi teacher librarian disamping school librarian.

Transformasi kedua bagi Perpustakaan Sekolah terjadi dengan masuknya komputer dalam dunia perpustakaan. Semula semua peralatan komputer ditempatkan di pusat media atau perpustakaan atau di LMC. Kemudian ada keluhan dari siswa maupun Guru jika akan menggunakan peralatan harus meninggalkan kelas. Keluhan ini yang mengakibatkan Perpustakaan Sekolah atau LMC menjadi jarang dikunjungi. Pada dasawarsa 1990-an muncul konsep pendidikan konstruktif. Konsep ini memungkinkan siswa mendapatkan porsi lebih besar dalam perencanaan pembelajarannya. Guru menekankan pembelajaran berbasis projek dan penyelidikan. Kelompok siswa melakukan projek dengan investigasi, dilanjutkan dengan pemecahan permasalahan. Dengan sendirinya siswa memerlukan lebih dari sekedar catatan pelajaran dan buku teks agar berhasil. Siswa memerlukan lingkungan yang kaya akan informasi maupun teknik untuk disarikan, dikemas, dan dipakai dalam projek mereka.       

Pertanyaan yang jawabnya bisa ya atau tidak adalah : ”Apakah konsep konstruktivis berjalan dengan baik?”  Beberapa kasus menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan konsep itu. Sebagian menerima namun gagal dalam penerapannya. Kegagalan dalam pelaksanaan itu karena belum terjadi konsistensi integrasi konsep tersebut dalam kurikulum. Akibatnya timbul keraguan sehingga penerapan konsep tersebut tidak mulus dikerjakan. Mengubah pola pikir menjadi kendala utama. Apakah konsep ini, yang  dikenal juga dengan “integrasi sistem informasi dalam kurikulum” sudah kita terapkan?

Transformasi ketiga terjadi ketika teknologi sudah sedemikian dominan dalam sistem sekolah. Sebelumnya biasa jika ada anggapan bahwa Perpustakaan Sekolah merupakan tempat tujuan semua sivitas mencari bahan dan peralatan mengajar belajar. Kini semua itu berubah dengan teknologi yang menghasilkan sistem jejaring kerja. Perpustakaan Sekolah kini menjadi jejaring pusat, dengan ibaratnya banyak belalai yang menjangkau seluruh bagian dari sekolah bahkan sampai di luar sekolah. Pustakawan Sekolah harus mampu menjadi antar muka (interface) yang menghubungkan sistem informasi tercetak maupun digital, teknologi, dan jejaring di satu sisi dengan siswa, Guru, dan pihak terkait di sisi lain. Jangkauan sistem informasi dari pusat sampai setiap bagian sekolah, bahkan sampai di luar sekolah. Oleh karena itu transformasi ketiga ini juga dikenal dengan: transformasi keseluruhan sistem pendidikan dalam satu sistem informasi.

Secara skematis gambar berikut menunjukkan perubahan sistem lama menjadi sistem baru. Dari yang dulunya mengarah ke satu titik (sentralisasi) menjadi dari satu titik mengarah ke berbagai jurusan dan sebaliknya. Dalam sistem ini terjadi sekaligus penerapan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Komunikasi menjadi lebih interaktif. Secara bersama layanan perpustakaan dirancang oleh Pustakawan dan Pengguna Perpustakaan.



Tabel berikut merinci beda antara perpustakaan tradisional dan yang baru.


Ada juga pendapat lain tentang perkembangan Perpustakaan Sekolah. Tiga transformasi yang terjadi bermula pada dasawarsa 1980-an dengan evolusi dari ketrampilan perpustakaan menjadi ketrampilan informasi. Setelah itu bergerak ke arah keberinformasian (information literacy) pada dasawarsa 1990-an. Ketiga menjadi suatu cara belajar baru dalam belajar yang dikenal dengan sebuatan inquiry learning pada awal dasa wasa pertama abad 21 (Kuhlthau, 2010).

Dengan tiga transformasi atau perkembangan tersebut, tentu Perpustakaan dan Pustakawan harus menata dirinya siap dan mempertahankan keberadaannya. Salah satu tantangan adalah: “Bagaimana Pustakawan atau Pustakawan Guru menanggapi berbagai faktor yang mengakibatkan rawannya kedudukan peran mereka di sekolah?” Simak jawab Lupton berikut.

Their position can be shored up by a good relationship with the principal, being proactive, demonstrating a range of inter-personal skills and innovative practices, demonstrating ICT expertise, participating in curriculum development and by being an expert teacher (Lupton, 2016). 

Jadi perlu ditegaskan bahwa Pustakawan Guru harus menjalin hubungan baik dan erat dengan Kepala Sekolah. Harus menjadi proaktif, menunjukkan ketrampilan beragam tingkat ketrampilan pribadi dan praktik yang inovatif. Tentu tidak lupa adalah penguasaan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), selain kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum maupun dalam mengajar.

Keberhasilan perpustakaan dapat dinilai dari keberhasilan perpustakaan tersebut memenuhi kebutuhan para penggunanya. Perpustakaan Sekolah memiliki tanggung jawab atas beragam kebutuhan sivitas sekolah. Mengacu pada transformasi ketiga seperti telah disebut terdahulu Perpustakaan Sekolah harus dapat menjangkau para orang tua murid. Pada kondisi tertentu, Perpustakaan Sekolah bahkan harus juga membuka pelayanannya pada warga sekitar jika belum ada Perpustakaan Umum yang melayani komunitas tersebut. Ada perkembangan yang terjadi di sini, dikenal dengan istilah learning commons. Dari perpustakaan menjadi learning commons. Itulah semboyan yang sering dilambungkan.

Bagaimana learning commons terjadi? Berikut cerita Valerie Diggs mengenai perjalanan transformasi Sekolah Menengah Atas di Chelmsford Massachusetts (Sudarsono, 2012). Diuraikan suatu model learning commons yang merupakan fungsi tiga besaran yaitu: Program, Fasilitas, dan Komunitas. Komunitas dalam hal ini adalah komunitas sekolah serta komunitas atau masyarakat tempat sekolah tersebut berada. Konsep learning commons yang dibangun kontekstual terhadap tiga unsur dasar tersebut.

Transformasi dari perpustakaan menjadi learning commons ini menjadi permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan dijawab. Perpustakaan Sekolah harus melakukannya karena ada perubahan dalam konsep pendidikan dan kemajuan teknologi. Sayang di sisi lain, kini justru berhadapaan dengan keterbatasan anggaran. Maka semua langkah diarahkan menuju optimalisasi dan benar-benar dapat menjawab keperluan komunitas sekolah maupun masyarakat sekitar. Model yang dibangun hendaknya merupakan paduan program yang jelas bermanfaat, rancangan fasilitas yang andal, dan dukungan kuat masyarakat sekitar.

Learning commons adalah : tempat untuk mengajar dan belajar, tempat untuk bekerja dalam grup, tempat untuk berkolaborasi, tempat untuk pengembangan profesionalitas, tempat untuk berkreasi, tempat untuk berubah, tempat untuk mencari, tempat untuk berkomunikasi, dan tempat untuk bermasyarakat. Perpustakaan Sekolah bukan tempat yang dirancang semata untuk menemu­kan informasi, bukan tempat siswa datang hanya untuk memfotokopi, bukan tempat pustakawan bersinggasana, bukan tempat siswa dikenai banyak aturan pengguna­an, dan bukan tempat yang dipenuhi rak buku berisi materi sudah kadaluwarsa.

Secara urut langkah yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan learning commons adalah : --> buatlah komunitas --> ciptakan lingkungan pembelajaran yang benar --> berpatner dengan Guru dan para administrator --> doronglah partisipasi siswa --> yang terpenting ”Have Fun”.

MANIFESTO PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Tranformasi Perpustakaan Sekolah tidak dapat lepas dari adanya Manifesto Perpustakaan Sekolah: IFLA/UNESCO School Library Manifesto (SLM). Meski diterbitkan pada 1999, namun manifesto ini masih tetap menjadi acuan internasional tentang Perpustakaan Sekolah. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia ada pada http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manifesto-id.htm.

Paragraf pertama dari Manifesto itu menyatakan bahwa Perpustakaan Sekolah:
•         memberikan informasi dan ide yang menjadi dasar keberhasilan fungsional dalam masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan.
•         membekali murid dengan keterampilan pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan imajinasi, yang memungkinkan mereka hidup sebagai warga negara bertanggungjawab.

Adalah tugas Perpustakaan Sekolah menyediakan layanan pembelajaran, buku dan sumber informasi lain, sehingga memungkinkan seluruh warga masyarakat sekolah menjadi pemikir kritis (critical thinkers) dan pemakai efektif dari informasi dalam beragam media dan format. Dengan makin beragam dan kompleksnya sumber informasi, maka sudah menjadi keharusan Perpustakaan (Pustakawan) Sekolah mengajarkan information literacy (keberinformasian) kepada siswa.

Konsekuensi pelaksanaan Manifesto Perpustakaan Sekolah menyangkut pendanaan. Banyak sekolah belum mampu menyediakan anggaran perpustakaan yang cukup dan berkesinam­bungan. Perpustakaan Sekolah adalah investasi jangka panjang. Padanya diletakkan harapan masa depan bangsa dan negara dalam diri pribadi pengguna perpustakaan usia muda. Perpustakaan Sekolah adalah perwujudan idealisme. Perpustakaan Sekolah bukanlah hasil pola pikir pragmatisme. Pertanyaan terkait adalah pola pikir mana yang biasanya dimiliki oleh pemegang otoritas sekolah dewasa ini?

Untuk membantu pemegang Otoritas (Kepala) Sekolah memilih pola pikir yang benar dan tepat, Manifesto Perpustakaan Sekolah juga menegaskan bahwa Perpustakaan Sekolah adalah bagian integral dari proses pendidikan. Inti layanan Perpustakaan Sekolah adalah berbagai upaya dalam mengembangkan keberaksaraan, keberinformasian, pengajaran, pembelajaran, dan budaya.

Secara lebih rinci berikut adalah tugas Perpustakaan Sekolah:
·         mendukung serta meningkatkan tujuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kurikulum sekolah
·         mengembangkan dan menjaga kebiasaan serta kesenangan siswa dalam membaca, belajar, dan menggunakan perpustakaan sepanjang hayat
·         memberi kesempatan untuk berkesperimentasi, dalam mencipta dan menggunakan informasi bagi pengetahuan, pemahaman, imajinasi, serta kesenangan
·         mendukung semua siswa dalam pembelajaran serta praktik ketrampilan untuk mengevaluasi dan menggunakan informasi, tanpa memandang bentuk, format media, termasuk kepekaan pada moda komunikasi dalam masyarakat.
·         menyediakan akses terhadap beragam sumber informasi, lokal, regional, nasional, dan internasional, selain itu juga kesempatan yang menunjukkan pada keberagaman ide, pengalaman, serta pendapat.
·         menyelenggarakan kegiatan yang mendorong kesadaran serta kepekaan sosial dan budaya
·         bekerja dengan siswa, pengajar, administrator, dan orang tua murid untuk mencapai tujuan sekolah
·         menegaskan bahwa kebebasan ilmiah dan kebebasan akses informasi adalah hal mendasar untuk mewujudkan kewargaan yang efektif dan bertanggung jawab serta partisipasi dalam demokrasi.
·         melakukan promosi atas koleksi buku, sumberdaya informasi lain, dan layanan apa saja yang dimiliki Perpustakaan Sekolah kepada segenap masyarakat sekolah maupun di luar sekolah.

Dalam manifesto tersebut ditegaskan pula bahwa Perpustakaan Sekolah harus mempunyai Pustakawan Profesional. Seorang Pustakawan Sekolah harus:
·         professionally staff member yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan Perpustakaan Sekolah.
·         dapat bekerjasama dengan semua anggota komunitas sekolah, dan juga menjalin kerja sama dengan pihak perpustakaan umum setempat.
·         kompeten dalam perencanaan dan pengajaran beragam penanganan informasi bagi Guru dan murid.
·         selalu melanjutkan pengembangan kemampuan profesional mereka.

Saya berpendapat bahwa Pengembangan Kemampuan Profesionalitas Berkesinambungan (Continuing Profes­sional Develop­ment = CPD) menjadi tanggung jawab pribadi Pustakawan Sekolah yang difasilitasi oleh Sekolah (lembaga kerja), Asosiasi Profesi Pustakawan Sekolah, dan lembaga pendidikan pustakawan (Sekolah Perpustakaan).  

Manifesto ini juga memberikan arahan untuk pelaksanaannya. Kebijakan tertulis atas layanan Perpustakaan Sekolah  harus dibuat. Kebijakan ini mencakup tujuan dan prioritas layanan sehubungan dengan kurikulum sekolah yang berlaku. Perpustakaan Sekolah juga harus diselenggarakan dan dikelola berdasar standar profesional. Layanan harus dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat sekolah, dan diselenggarakan berdasar konteks masyarakat setempat.

Kerja sama dengan pihak Guru, pihak manajemen sekolah, administrator, orang tua murid, pustakawan dan profesional informasi lainnya serta masyarakat luas perlu didorong  agar dapat dilakukan. Tidak boleh dilupakan adalah tugas pemerintah melalui kementerian pendidikan dalam memilih strategi, kebijakan dan rencana untuk melaksanakan manifesto ini. Termasuk juga dalam menyebarluaskan Manifesto tersebut.

GERAKAN LITERASI SEKOLAH

Uraian berikut adalah adaptasi dari Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah (2016). Berikut (tertulis dengan huruf italic) dikutip dari buku tersebut:

Apa Gerakan Literasi Sekolah?
Adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.

Seperti apakah sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang literat ?
Sekolah yang menyenangkan dan ramah anak di mana semua warganya menunjukkan empati, kepedulian, semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan, cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya.

Apa Pelibatan Publik ?
Peran serta warga sekolah (Guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, tenaga pendidikan,pengawas sekolah, dan Komite Sekolah) akademisi, dunia usaha dan industri dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

GLS perlu dilakukan mengingat peringkat keterampilan membaca peserta didik di Indonesia rendah. Padahal di abad 21 keterampilan ini tidak sekedar kemampuan baca tulis, namun lebih pada kemampuan untuk memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Sedangkan pembelajaran di sekolah belum mampu mengajarkan kompetensi abad 21. Maka kegiatan membaca di sekolah perlu dikuatkan dengan pembiasaan membaca di keluarga dan masyarakat.

GLS membagi dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Umum
·         Menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam GLS agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Tujuan Khusus
·         Menumbuhkembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa di sekolah
·         Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat
·         Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar
warga sekolah mampu mengelola pengetahuan
·         Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan
dan mewadahi berbagai strategi membaca

Adapun sasaran GLS adalah Ekosistem Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Sedang “literasi” sendiri diartikan sebagai Kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas.

Prinsip-prinsip Literasi Sekolah adalah:
a.      Sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya
b.      Dilaksanakan secara berimbang; menggunakan berbagai ragam teks dan memper-hatikan kebutuhan peserta didik
c.       Berlangsung secara terintegrasi dan holistik di semua area kurikulum
d.      Kegiatan literasi dilakukan secara berkelanjutan
e.       Melibatkan kecakapan berkomunikasi lisan
f.        Mempertimbangkan keberagaman.

GLS dilaksanakan dengan tahapan:
1.      Penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca (Permendikbud No. 23 Tahun 2015)
2.      Meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan
3.      Meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran: menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran

Pendekatan pelaksanaannya adalah : pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.

Dalam melaksanakan GLS dirumuskan strategi peningkatan kemampuan tiga unsur berikut:
1)      Pemangku Kepentingan; 2) Warga Sekolah; 3) Ketersediaan Sarana dan Prasarana.
Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: 1) Sosialisasi; 2) Pelatihan; dan 3) Pendampingan. Sasaran sosialisasi dilakukan dari pusat sampai daerah. Sasaran pendekatan  2) dan 3) adalah : Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Pustakawan, dan Tenaga Kependidikan. Menarik disini bahwa Pustakawan disebut tersendiri. Sedang untuk sarana prasarana memerlukan perencanaan dan penganggaran yang baik berdasar analisis kebutuhan. Idealnya mencapai Standar Nasional Pendidikan, minimal memenuhi Pelayanan Standar Minimal.

Program literasi sekolah diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang literat, yang akhirnya, menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Ekosistem yang literat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
a.      menyenangkan dan ramah anak, sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar;
b.      semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama;
c.       menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan;
d.      memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya; dan
e.       mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah.

SITUASI KITA

Kini kita telah mempunyai GLS. Sesuai dengan judul seminar, diharapkan pembahasan tentang peran Pustakawan Guru dalam mendukung GLS ini. Sebelum jauh melangkah ada yang perlu diklarifikasi tentang sebutan pustakawan di sini. Telah disampaikan sebelumnya bahwa sebutan Teacher Librarian muncul di negara maju setelah perang dunia II, saat terjadi transformasi pertama Perpustakaan Sekolah. Dapat dipahami sebutan muncul karena adanya tugas baru bagi Pustakawan Sekolah (School Librarian) untuk mendidik atau “mengajar”. Menarik dipertanyakan bahwa sebutan tersebut bukan Librarian Teacher. Maka Pustakawan Guru adalah terjemahan yang lebih tepat bagi Teacher Librarian.

Di Indonesia sebutan awal bagi pustakawan yang bekerja di sekolah adalah Pustakawan Sekolah. Ini tentu sejalan dengan sebutan asing School Librarian. Di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebutan Pustakawan Sekolah tidak dipakai. Pustakawan Sekolah dimasukkan dalam “Tenaga Perpustakaan”. Tidak ada himpunan atau asosiasi Pustakawan Sekolah. Yang dibentuk pada 28 Mei 2009, justru Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI). Di pihak lain sebelum ada ATPUSI, Perpustakaan Nasional pada 2002 membentuk Federasi Perpustakaan Sekolah Indonesia (FPSI). Jelas FPSI bukan asosiasi profesi Pustakawan Sekolah, karena yang dihimpun adalah Perpustaaan Sekolah. Jika tidak ada organisasi profesi Pustakawan Sekolah apakah ada profesi Pustakawan Sekolah secara formal? Harus diingat, salah satu syarat sebuah profesi adalah adanya organisasi profesi.

Suatu saat muncul peluang Guru yang kekurangan jam mengajar diijinkan menjadi Kepala Perpustakaan Sekolah. Tentu peluang ini dimanfaatkan oleh sebagian Guru yang kekurangan tadi. Dalam sistem persekolahan sekarang, terkait Perpustakaan Sekolah tenaga yang ada disebut Kepala Perpustakaan Sekolah dan Tenaga Perpustaaan Sekolah. Terdapat dua jalur untuk jabatan sebagai Kepala Perpustakaan Sekolah. Pertama dari jalur Pendidik dan kedua dari jalur Tenaga Kependidikan yang dalam hal ini adalah Tenaga Perpustakaan Sekolah. Saya menduga bahwa sebutan Guru Pustakawan muncul dengan adanya Guru yang diberi kompensasi sebagai Kepala Perpustakaan Sekolah. Memang pernyataan ini perlu dibuktikan.

Sebutan Pustakawan Guru, selain memang benar jika ditinjau dari segi bahasa juga muncul karena respon pada situasi yang tidak menguntungkan bagi Pustakawan Sekolah dengan dengan diijinkannya Guru kekurangan jam mengajar masuk ke lahan kerja perpustakaan. Sadar atau tidak sadar hal ini menimbulkan “friksi” antara Pustakawan Sekolah dan Guru. Malang bagi Pustakawan Sekolah bahwa penguasa lebih menguntungkan para Guru yang kekurangan jam mengajar. Hal ini wajar karena kedudukan Pustakawan sekolah masih  ada di bawah unit Tata Usaha.  Sebutannya saja masih “tenaga” belum sepenuhnya diakui sebagai profesional. Upaya tentu harus diperjuangkan oleh para Pustakawan Sekolah sendiri dengan menunjukkan tingkat keprofesionalannya khususnya terkait dengan bidang pendidikan.

Pustakawan Guru muncul karena peningkatan fungsi Pustakawan Sekolah. Fungsi mendidik ditambahkan pada fungsi sebagai pustakawan yang selama itu sudah dijalankan. Sebenarnya sejak awal sudah selalu disebut fungsi perpustakaan sebagai: 1) pendidikan; 2) informasi; 3) penelitian; 4) pelestarian; dan 5) rekreasi. Pemeran utama dalam melaksanakan lima fungsi itu adalah pustakawan. Saya katakan, pada dasarnya “perpustakaan adalah pustakawannya”. Sebagai konsekuensi, pustakawan harus menguasai dan melaksanakan lima fungsi tersebut. Pustakawan harus mendidik, meneliti, memberi informasi, melakukan pelestarian, dan dapat menjadikan suasana rekreatif dalam kegiatan perpustakaan. Jadi Pustakawan Guru adalah Pustakawan yang berkarya di sekolah dan berfokus pada pelaksanaan fungsi pendidikan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Pustakawan Guru mempunyai sembilan tugas seperti disebut dalam Manifesto Perpustakaan Sekolah yang dicanangkan oleh IFLA dan Unesco. Pustakawan Guru harus benar pustakawan profesional, mampu mengelola Perpustakaan Sekolah, menguasai TIK, mampu bekerjasama dengan semua sivitas sekolah, mempunyai kompetensi dalam perencanaan dan pengajaran beragam layanan informasi bagi murid dan Guru, dan selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya secara berkesinambungan. Harus saya ulangi lagi bahwa peningkatan kemampuan ini menjadi tanggung jawab pribadi Pustakawan Guru, yang difasilitasi oleh sekolah (lembaga kerja), asosiasi profesi pustakawan sekolah, dan lembaga pendidikan pustakawan (sekolah perpustakaan). Kunci dalam semua kegiatan pelaksanaan tugas Pustawan Guru adalah kemauan dan kemampuan bekerjasama dengan pihak Guru, pihak manajemen sekolah, administrator, orang tua murid, pustakawan dan profesional informasi lainnya, serta masyarakat luas.

Bagi Pustakawan Guru, Perpustakaan Sekolah adalah modal kerja utama. Oleh karena itu Perpustakaan Sekolah juga harus diberdayakan. GLS menjadi salah satu kesempatan dalam upaya pemberdayaan. Pustakawan tidak hanya berkolaborasi dalam GLS, namun lebih saya katakan sebagai bersinergi yaitu kegiatan yang tergabung dan biasanya pengaruhnya lebih besar dari pada jumlah total pengaruh masing-masing atau satu persatu. Dengan kata lain sinergi adalah “satu tambah satu lebih besar dari dua”. Sinergi dihasilkan dari kolaborasi, keterlibatan, dan kepercayaan. Nilai lebih tersebut dihasilkan karena adanya keterlibatan dan kepercayaan (Rahmawati dan Sudarsono, 2016).

Pengembangan Perpustakaan Sekolah diarahkan menjadi learning commons. Sebuah proses yang tidak begitu saja diterima dan mudah dilakukan. Namun kecenderungan di abad 21 memang seperti itu. Apakah kita akan membiarkan diri kita tertinggal terlalu jauh dari negara maju? Telah disebut sebelumnya bahwa learning commons adalah : tempat untuk mengajar dan belajar, tempat untuk bekerja dalam grup, tempat untuk berkolaborasi, tempat untuk pengembangan profesionalitas, tempat untuk berkreasi, tempat untuk berubah, tempat untuk mencari, tempat untuk berkomunikasi, dan tempat untuk bermasyarakat. Terlihat sebuah “perombakan konsep” dari sebuah Perpustakaan Sekolah tradisional. Dalam hal ini minimal telah diterapkan konsep “Perpustakaan 2.0”. Pemakai dilibatkan mengelola perpustakakan.

Tentang pendidikan pengguna perpustakaan atau “pemustaka”, sebenarnya juga bukan hal baru di masyarakat perpustakaan. Sejak awal perpustakaan sudah menyelenggarakan apa yang disebut user education. Suatu kegiatan orientasi bagi calon pengguna dalam memakai semua fasilitas perpustakaan. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan jaman, pendidikan pemakai tersebut berkembang menjadi information literacy. Pengguna tidak sekedar diajak memakai fasilitas untuk menemukan informasi yang diperlukan, lebih dari itu pengguna juga dididik untuk mampu memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Semua itu tentu melalui proses yang dibangun bersama antara Pustakawan Guru dan masyarakat sekolah yang dilayani. Suasana nyaman diciptakan agar proses itu benar menyenangkan.

Suasana menyenangkan tersebut harus diupayakan termasuk dalam kolaborasi Pustakawan Guru dan Guru. Awal untuk menciptakan suasana tersebut tentu jawab atas pertanyaan: “Apakah mau dua pihak tersebut berkolaborasi?” Mewujudkan kemauan berkolaborasi tidak secara otomatis bisa. Kolaborasi hanya awal dari sinergi. Menuju pada sinergi masih ada dua unsur yaitu keterlibatan dan kepercayaan. Apakah semua pihak benar terlibat dan dapat saling percaya? Dalam situasi tersebut peran Kepala Sekolah sangat menentukan. Apakah Kepala Sekolah benar menjadi pemimpin dan bukan sekedar menjalankan administrasi/manajemen?

PENUTUP

Semua yang sudah disampaikan diharapkan sudah memberikan gambaran cukup tentang perkembangan Perpustakaan Sekolah. Dukungan Pustakawan Guru dalam GLS merupakan sebagian saja dari tugas keseluruhan Pustakawan Guru. Dapat diduga bahwa belum semua Pustakawan Guru menyadari semua tugas dan perkembangannya selama ini. Kita tertinggal jauh dengan situasi Perpustakaan dan Kepustakawan Sekolah di negara maju. Salah satu penyebab antara lain juga belum jelasnya kedudukan posisi profesional Pustakawan Guru. Mereka hanya diletakkan sebagai staf administrasi sekolah dan ada di bawah Tata Usaha. Bahkan sebutan Pustakawan Sekolah tidak dipakai. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan secara formal memakai sebutan Tenaga Perpustakaan. Kapan Pustakawan Guru diakui setara dengan Guru? Kapan Pustakawan Guru bukan staf Tata Usaha?

Pustakawan Guru masih harus memperjuangkan statusnya. Tentu ada pertanyaan tentang kinerja keprofesionalan Pustakawan Guru. Apabila kinerja berada di bawah Guru, tidak heran jika kesetaraan itu belum dicapai. Meski hal tersebut tidak hanya tergantung dari tinggi rendahnya kinerja saja. Semua itu tentu juga berawal dari “ilmu” yang dimiliki oleh Pustakawan Guru. Akhirnya pertanyaan lalu mengarah kepada Sekolah Perpustakaaan. Manusia Pustakawan (Guru) seperti apakah yang dihasilkan oleh Sekolah Perpustakaan itu?

Masa depan “profesi” Pustakawan Guru perlu juga kita cermati. Teritorial profesi pustakawan belum sejelas teritorial profesi lain seperti profesi dokter. Seperti halnya profesi wartawan yang terbuka dimasuki pribadi dengan berbagai latar belakang keilmuan, demikian juga dengan profesi pustakawan. Di sekolah menurut aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, jabatan Kepala Perpustakaan Sekolah dapat dimasuki oleh Tenaga Perpustakaan dan/atau Pendidik. Apalagi dengan adanya tuntutan bahwa Pustakawan Sekolah harus bersinergi dengan Guru menjadikan menghilangnya sekat profesi. Salah satu kemungkinan adalah munculnya profesi baru yang menangani “informasi sekolah”.

Kemungkinan tersebut dapat saja terjadi jika sinergi Pustakawan Guru dan Guru sepakat membentuk profesi baru. Selanjutnya harus dibangun body of knowledge dari “keinformasian sekolah”. Semua itu tentu harus dikaji secara akademik. Suatu prospek yang potensial dapat terjadi. Namun perlu disampaikan bahwa kelemahan organisasi kepustakawanan yang ada masih belum kuat minatnya dalam membangun keilmuan bidangnya. Tentu pertanyaan ini harus dijawab oleh praktisi dan akademisi perpustakaan. Akankah kita mau?

REFERENSI

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2016). Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah. Jakarta, 14 halaman.

Kuhlthau, Carol Collier (2010). Guided Inquiry: School Libraries in the 21st Century. School Libraries Worldwide, January, Volume 16, Number 1, 17-28.        

Lupton, Mandy (2016).  Adding Value: Principals’ Perceptions of the Role of the Teacher-Librarian. School Libraries Worldwide Volume 22, Number 1, January. Hlm. 49-61.

Rahmawati, Ratih dan Blasius Sudarsono (2016). Perpustakaan untuk rakyat : dialog anak dan bapak. Edisi kenangan. Jakarta: Kappa Sigma Kappa dan Sagung Seto. 185 hal.

Subagyo P. Ari (2016). Liarnya Bahasa Indonesia. Dalam Harian Kompas, Senin, 24 Oktober hal. 6.

Sudarsono, Blasius (2007). Keberinformasian: sebuah pemahaman awal. Seminar sehari Melek Informasi dalam Pembelajaran dan Pengajaran di Sekolah. Beran, Tridadi, Sleman 13 Februari.

Sudarsono, Blasius (2012). Tansformasi perpustakaan sekolah. Makalah disampaikan dalam Seminar Kolaborasi Pengelola Sekolah, Kepala Sekolah, dan Tenaga Perpustakaan Sekolah untuk Meningkatkan mutu Sekolah. Yogyakarta, 9 Maret.

___________________
Bandung, 2 Maret 2017

Blasius Sudarsono
Pembelajar pada Kappa Sigma Kappa Indonesia

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Strategi Membangun Budaya Literasi di Era Digital

Lebih Lanjut tentang Integrasi Dokumentasi

Diskusi Buku "Menuju Era Baru Dokumentasi"